Ketua DPR Marzuki Alie berpendapat, siapapun gubernur DKI Jakarta tidak akan bisa menyelesaikan masalah utama seperti banjir, kemacetan, dan sampah, jika kondisinya masih seperti sekarang. Satu-satunya cara menyelesaikan masalah Jakarta, menurut Marzuki, adalah dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain.
“Ibu kota harus dipindahkan dulu, baru masalah Jakarta mungkin bisa diselesaikan bertahap,” ujar Marzuki di Gedung DPR Jakarta. Menurut Marzuki, jika ibu kota dipindahkan ke daerah baru, maka daerah itu akan mudah ditata, di mana semua kantor pemerintahan bisa ditempatkan dalam satu lokasi dengan didukung oleh fasilitas perumahan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang memadai.
”Beban Jakarta sekarang terlalu berat, sudah saatnya serius untuk dilakukan upaya ke arah sana,” imbuh Marzuki. Jika ibu kota dipindahkan, lanjutnya, maka Jakarta bisa ditata ulang, baik dari segi transportasi, juga masalah lain seperti banjir, sampah, dan polusi.
”Dalam kondisi sekarang, tidak mungkin menata dalam hiruk pikuk pemerintahan dan mondar-mandirnya masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-hari. Hampir mustahil itu semua bisa dilakukan,” katanya. Memindahkan ibu kota, paparnya, juga mempertimbangkan pendanaan yang terukur, karena semuanya terencana dan hasilnya juga akan maksimal.
Dengan kondisi seperti sekarang, maka biaya yang dikeluarkan masyarakat dan pemerintah akibat macet, diyakini Marzuki juga sangat besar, yang mengganggu kehidupan dan produktivitas. ”Kalau tidak sistemnya akan tambal sulam. Biaya pembenahannya juga akan membengkak dan tidak bisa diprediksi, karena banyak yang harus dibenahi.Saya yakin pemindahan ibu kota akan jauh lebih terukur dampak hasil dan biayanya,” terangnya.
Ditanyakan daerah mana yang bisa dijadikan ibu kota baru, Marzuki pun mengatakan lokasinya tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta, tapi bisa di sekitar Jakarta. Tapi, tanah di sekitar Jakarta sudah dimiliki orang-orang kaya Jakarta, atau dikuasai calo, sehingga Marzuki mengusulkan untuk mereklamasi pantai.
”Putra Jaya sangat dekat Kuala Lumpur di Malaysia. Semua lokasi yang dekat dengan Jakarta dikuasai calo tanah dan orang kaya. Harusnya, pemerintah membuat daerah baru yang tidak dimainkan calo, seperti beberapa negara di dunia dengan menguruk pantai. 2.000 hektare bisa diuruk di sekitar Jakarta Utara, diurus oleh pemerintah langsung dengan membentuk Badan Otorita,” bebernya.
0 komentar:
Posting Komentar